Tes PCR Turun Harga Menjadi Rp.275.000 Di Jawa – Bali Dan Rp.300.000 Diluar Jawa

Harga tes usap PCR (polymerase chain reaction) telah melalui sejumlah pengaturan hingga akhirnya ditetapkan sebesar Rp 300-275 ribu. Diawal pandemi, harga tes PCR diketahui sempat mencapai jutaan rupiah.

Pemerintah kembali menurunkan harga batas biaya tes PCR mulai Rabu (27/10/2021), namun jutru menuai banyak komentar publik. Tarif tes PCR yang sebelumnya sudah diturunkan berada di kisaran Rp 450.000 – Rp 550.000, kini ditetapkan menjadi Rp 275.000 untuk wilayah Jawa-Bali dan untuk wilayah luar Jawa-Bali Rp 300.000 tarif maksimal. Penetapan harga terbaru PCR test tersebut menyusul arahan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya meminta adanya penurunan harga PCR test menjadi Rp 300.000, dengan masa berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, hasil pemeriksaan dengan harga tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi 1×24 jam dari pengambilan sample swab RT-PCR.

Publik menilai, angka biaya tes PCR yang baru ini sangat jauh dari awal pandemi yang mana harga tes PCR sekitar Rp 900.000 lebih. Respons pemerintah terkait harga PCR Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi angkat bicara terkait perbedaan harga ini.

Nadia mengatakan, tarif tes PCR bergantung pada kondisi pasar dan dievaluasi sesuai dengan perkembangannya. Di awal pandemi, jenis reagen dan viral transport medium (VTM) jumlahnya terbatas. “Jenis reagen, bahan habis pakai, VTM juga terbatas dan alat PCR juga jenisnyaa terbatas,” katanya.

Nadia menyebutkan, semakin lama jenis dan merek komponen tersebut semakin bertambah banyak sehingga ketersediaan terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan tarif PCR bisa semakin terjangkau seperti saat ini. “Semakin banyak reagen yang masuk dan harga terus bersaing,” ujar dia.

Pengawasan dan pembinaan rumah sakit dan laboratorium yang melakukan pemeriksaan PCR mengenai pelaksanaan batas tarif tertinggi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Apabila ditemukan rumah sakit atau laboratorium yang tidak melaksanakan aturan tersebut akan dilakukan teguran secara lisan, tertulis hingga sanksi penutupan fasilitas kesehatan.

Loak-in
Logo
Reset Password
Shopping cart